Upaya mengembangkan ekonomi digital bukan pekerjaan yang mudah, oleh karena itu pemerintah telah mengupas tujuh isu besar yang dihadapi. Menteri Rudiantara merinci tantangan itu sebagai berikut:

Pertama, talenta atau sumberdaya manusia. Saat ini di Indonesia ekonomi digital berkembang pesat. Pasar ekonomi digital pasar besar tapi kompetensi sumberdaya manusia di bidang teknologi masih kurang. Guna memastikan sumberdaya yang mumpuni, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengalokasikan beasiswa untuk mahasiswa belajar mengenai ekonomi digital. “Kami kirim 20 mahasiswa untuk pasca sarjana atau doktoral. Sebelumnya kita kirim ke Amerika, Asia, atau Australia. Dari 20 jatah mahasiswa yang dikirim, kami mengirim 10 orang ke Tiongkok dan 10 orang ke India. Karena keduanya kiblat masa depan ekonomi digital,” jelas Menteri Rudiantara.

Kedua, mengenai pendanaan. Dalam pandangan Menteri Kominfo, persoalan pendanan memang sulit. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan agar memungkinkan pendanaan dari dalam negeri dan luar negeri. Bahkan salah satu inisiatif selain membuka peluang investasi, Kementerian Kominfo tengah menargetkan pembentukan Indonesia Fund yang ditargetkan mampu menngumpulkan dana USD 100 Miliar. “Lembaga pendanaan akan diluncurkan pada quartal ketiga tahun ini,” jelasnya.

Ketiga, mengenai pajak yang harus diperlakukan sama apa yang terjadi di dunia nyata. Secara khusus Menteri Kominfo mengungkap tengah mengajak Kementerian Keuangan untuk mengembangkan mekanisme pajak yang bisa mendorong pengembangan e-commerce.

Keempat, consumer education dan literasi kepada masyarakat mengenai ekonomi digital. Pendidikan ini diperlukan agar masyarakat mampu menggunakan berbagai fitur dan layanan berbasis digital. “Di Tiongkok literasi sudah jauh lebih baik, ada payment system menggunakan Alipay atau payment lain. Di kita masih belum, makanya perlu ditingkatkan lagi literasi masyarakat,” jelas Menteri Rudiantara.

Kelima, soal logistik menurut Menteri Kominfo tengah dibenahi. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang membawa konsekuensi arus barang lebih mahal dibandingkan dengan di Tiongkok. “Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla punya program Tol Laut. Itu bukan membangun tol di laut tapi bagaimana memastikan flow of people atau flow of good, memperlancar arus manusia dan barang dengan memberikan subsidi pada pergerakan kapal laut dan transportasi antar pulau di Indonesia,” paparnya.
Masih mengenai soal logistik, Menteri Rudiantara menjelaskan Pemerintah tengah melakukan transformasi atas PT Pos Indonesia. “Supaya orientasinya tidak hanya berkirim surat, tapi berubah orientasi ke perposan ke logistik.  Ini suatu hal yang besar karena logistk Pos merupakan salah satu yang tinggi konribusinya terhadap GDP, sekitar 2,4 persen GDP Indonesia habis dalam logistik,” jelasnya.
Peluang aplikasi logistik dijelaskan Menteri Kominfo tengah berkembang pesat dan banyak ide start-up. “Setiap tahun ada pembelanjaan USD 400 Miliar untuk logistik, ini terlalu mahal. Makin besar angka, main besar permasalahan dan makin besar peluang bagi anak muda menemukan cara baru. Menemukan ruang inefisiensi bagi cara baru yang lebih efektif dengan aplikasi dan start up,” jelasnya.

Keenam mengenai keamanan siber yang dinilai penting sebagai jaminan keamanan dan proteksi agar proses bisnis yang ada tidak berantakan.  Dan ke tujuh, bagaimana mempercepat pembangunan infrastrukur.  Saat ini lebih dari 500 kabupaen kota belum tersetuh backbone broadband. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmatif atau keberpihakan. Targetnya pada 2019 semester pertama semua kabupaten dan kota harus terhubung dengan jaringan backbone internet kecepatan tinggi.

“Jaringan 4G banyak tapi masih bertumpu di Jawa, bagaimana menyebar ke seluruh daerah, ini bagian dari Nawa Cita ketiga, Membangun Indonesia dari pinggiran terutama dari sisi TIK. Saya baru kembali dari Manokwari, Papua utk melihat perkembangan pembangunan di sana,” jelasnya.

Leave a comment

%d blogger menyukai ini: